Undang-Undang Anti Pencucian Uang, Anti Pendanaan Terorisme, dan Hasil Kegiatan Melanggar Hukum Tahun 2001

Undang-Undang Anti Pencucian Uang, Anti Pendanaan Terorisme, dan Hasil Kegiatan Melawan Hukum Tahun 2001
Undang-Undang Anti Pencucian Uang, Anti Pendanaan Terorisme, dan Hasil Kegiatan Melawan Hukum Tahun 2001
Parlemen Malaysia
	Undang-Undang untuk mengatur tentang tindak pidana pencucian uang, langkah-langkah yang harus diambil untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme dan untuk mengatur perampasan harta kekayaan yang terlibat dalam atau berasal dari tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme, serta harta benda teroris, hasil kegiatan melawan hukum dan sarana terjadinya suatu tindak pidana, dan hal-hal yang berkaitan dengan dan berhubungan dengan tindak pidana tersebut.
Kutipan	Act 613
Jangkauan teritorial	Di seluruh Malaysia
Diterapkan oleh	Dewan Rakyat
Tanggal pengesahan	10 Mei 2001
Diterapkan oleh	Dewan Negara
Tanggal pengesahan	6 Juni 2001
Tanggal Royal Assent	25 Juni 2001
Tanggal pengumuman	5 Juli 2001
Tanggal pemberlakuan	[15 Januari 2002, P.U. (B) 15/2002]
Sejarah legislatif
UU diperkenalkan pada Dewan Rakyat	RUU Anti Pencucian Uang Tahun 2001
Kutipan UU	D.R. 15/2001
Diperkenalkan oleh	Shafie Salleh, Wakil Menteri Keuangan
Pembacaan pertama	9 April 2001
Pembacaan kedua	9 Mei 2001
Pembacaan ketiga	10 Mei 2001
UU diperkenalkan pada Dewan Negara	RUU Anti Pencucian Uang Tahun 2001
Kutipan UU	D.R. 15/2001
Diperkenalkan oleh	Shafie Salleh, Wakil Menteri Keuangan
Pembacaan pertama	14 Mei 2001
Pembacaan kedua	5 Juni 2001
Pembacaan ketiga	6 Juni 2001
	Status: Tidak diketahui

Undang-Undang Anti Pencucian Uang, Anti Pendanaan Terorisme, dan Hasil Kegiatan Melawan Hukum Tahun 2001 (bahasa Melayu: Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001) adalah undang-undang anti-terorisme Malaysia. Undang-undang ini dibuat untuk mengatur tentang tindak pidana pencucian uang, langkah-langkah yang harus diambil untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, dan untuk menyediakan sarana perampasan harta benda oleh yang terlibat dalam atau berasal dari tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta properti teroris, hasil dari suatu kegiatan melawan hukum dan sarana untuk melakukan suatu tindak pidana, dan untuk hal-hal yang berkaitan dengan dan berhubungan dengan tindak pidana tersebut.

Struktur

Undang-Undang Anti Pencucian Uang, Anti Pendanaan Terorisme, dan Hasil Kegiatan Melawan Hukum Tahun 2001, dalam bentuknya saat ini (1 Desember 2015), terdiri dari 7 bagian yang berisi 93 bagian dan 2 jadwal (termasuk 27 amandemen).

Bagian I: Pendahuluan
Bagian II: Tindak Pidana Pencucian Uang
Bagian III: Intelijen Keuangan
Bagian IV: Kewajiban Pelaporan
Bagian IVA: Pergerakan Lintas Batas Uang Tunai dan Instrumen yang Dapat Dinegosiasikan
Bagian V: Investigasi
Bagian VI: Pembekuan, Penyitaan, dan Penyitaan
Bagian VIA: Penindakan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan Pembekuan, Penyitaan, dan Perampasan Harta Milik Teroris
Bagian VII: Lain-lain
Jadwal

Referensi

Pranala luar

Anti-Money Laundering, Anti-Terrorism Financing and Proceeds of Unlawful Activities Act 2001 Artikel ini memuat teks dari sumber tersebut, yang berada dalam ranah publik.
Bank Negara AMLA https://amlcft.bnm.gov.my/the-amla
[Infographic] Implementation Guidance on AML/CFT Policies